Polusi dari 85 Juta Motor Membahayakan, Pemerintah Akan Dorong Penggunaan Motor Listrik

Anton Suhartono, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2017 15:55 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 18 15 1758401 polusi-dari-85-juta-motor-membahayakan-pemerintah-akan-dorong-penggunaan-motor-listrik-9UKqUzEE6C.jpg (Foto: Santo/Okezone)

BOGOR - Alat transportasi darat sepeda motor merupakan angkutan paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Saat ini ada lebih dari 85 juta sepeda motor yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka tersebut akan bertambah seiring dengan semakin tingginya tuntutan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Artinya, polusi udara dari hasil pembakaran mesin sepeda motor juga ikut bertambah.

"Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka seiring juga dengan peningkatan jumlah kebutuhan bahan bakar minyak. Hal ini sangat memengaruhi kondisi lingkungan di sekitar kita yang diakibatkan polusi hasil pembakaran mesin motor," ujar Kepala Badan Pengembangan SDM Kementarian Perhubungan, Djoko Sasono, saat penandatanganan perjanjian kerjasama produksi skuter listrik GESITS antara Wika Industri & Konstruksi dengan Garansindo dan ITS, di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/8/2017).

Untuk mengurangi polusi udara, kata Djoko, dibutuhkan dukungan tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat Indonesia untuk menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

"Pemerintah bersama masyarakat telah bersama-sama melakukan upaya pengurangan polusi yang diakibatkan dari asap kendaran bermotor, baik melalui penguatan peraturan dan sosialisasi kepada masyarakat serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengurangi polusi udara yang akibatkan oleh asap kendaraan bermotor," terang dia.

Salah satu upaya mengurangi penggunaan sepeda motor berbahan bakar fosil, kata dia, pemerintah memberikan dukungan kepada skuter listrik, termasuk GESITS, yang merupakan karya anak bangsa. Skuter ini juga akan diproduksi secara lokal.

"Salah satu upaya nyata yang dilakukan yaitu produksi motor listrik GESITS dan hal ini sejalan dengan rencana pemerintahan Jokowi dengan menerbitkan Perpress Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang di dalamnya mengatur rencana usaha penyediaan tenaga listrik," pungkas Djoko.

(ton)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini