Ada Artis Tunggak Pajak Ferrari 5 Tahun, Kepala BPRD: Sibuk, Mereka Khilaf

Santo Evren Sirait, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2017 14:47 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 23 15 1761464 ada-artis-tunggak-pajak-ferrari-5-tahun-kepala-bprd-sibuk-mereka-khilaf-dehfcqcaFL.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pada Salasa 22 Agustus 2017, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra, bersama jajarannya, mendatangi beberapa rumah artis untuk menagih pajak kendaraan yang belum dibayar.

Berawal dari situ, pagi tadi BPRD mengundang para ketua asosiasi pemilik kendaraan mewah, seperti ketua asosiasi pemilik Lamborgini, Ferarri, serta agen pemegang merek (APM) mobil mewah untuk melakukan rapat.

Edi mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas sekaligus menyosialisasikan soal pajak kendaraan.

"Kami mohon dukungan mereka dan bantuannya membantu badan pajak serta mengimbau anggota mereka yang memiliki kendaraan mewah agar membayar pajak," kata Edi, di kantor BPRD, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).

Saat ini, lanjut Edi, pihaknya tengah fokus terhadap pemilik kendaraan dengan harga di atas Rp1 miliar. Berdasarkan data yang dimilikinya ada sekira 1.700 kendaraan yang belum membayar pajak. Dari total tersebut BPRD menargetkan penerimaan pajak kurang lebih Rp400 miliar.

"Upaya kami beberapa kali ini efektif, ada 100 kendaraan mewah yang sudah melakukan pembayaran pajak," tambah Edi.

Ia bercerita, saat mendatangi rumah salah seorang artis, Raffi Ahmad, melihat beberapa kendaraan mewah terpakir di sana. Setelah dilakukan verifikasi ternyata ada beberapa kendaraan yang belum membayar pajak.

Hal yang mengejutkan dari safari ke rumah-rumah artis tersebut ada satu mobil mewah yang sudah lima tahun tidak membayar pajak.

"Ada kendaran mewah Ferarri terakhir bayar pajak 2012, lima tahun belum membayar pajak. Ada juga seorang artis terakhir bayar pajak 2015, sudah dua tahun belum bayar pajak. Ini kita akan kejar terus," ungkap Edi.

Selama ini pihaknya telah menakukan kontrol, termasuk menagih pajak. Namun ia karena kesibukan dengan kegiatan para atis yang padat, sehingga lupa membayar.

"Saya yakin kalau dari kemampuan ekonomi mereka sangat tinggi. Kami pikir keterlambatan mereka unsur kekhilafan. Karena kesibukan mereka, mereka hilaf. Maka kebijakan kami melakukan administrasi denda dengan dasar positif," pungkas Edi.

(ton)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini