nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Pergub Kendaraan Listrik, Produsen Tunggu Perpres

Medikantyo, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2020 16:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 11 52 2166795 terkait-mobil-listrik-suzuki-angkat-bicara-soal-pergub-nomor-3-tahun-2020-zRSJVH8lAE.jpg Mobil listrik (foto: Ist)

JAKARTA - Produsen otomotif asal Jepang, Suzuki tidak mempersoalkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur klasifikasi kendaraan elektrifikasi.

Dalam aturan itu disebutkan, hanya kendaraan litrik murni yang mendapat keringanan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Marketing Director PT SIS (Suzuki Indomobil Sales) Donny Saputra menyebutkan saat ini berfokus pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang akan mengatur kendaraan elektrifikasi secara nasional dan menyeluruh.

 Mobil listrik

"Kami memperhatikan adanya peraturan di tingkat daerah tersebut. Namun, pihaknya lebih menantikan dasar aturan yang lebih menyeluruh terkait insentif, seperti petunjuk teknis (juknis) atas pelaksanaan payung regulasi seperti Perpres Nomor 55 Tahun 2019," katanya saat ditemui di Bogor, Selasa (11/2/2020).

Terbitnya juknis tersebut dirasa lebih krusial karena dianggap akan berpihak secara merata pada pengembangan kendaraan elektrifikasi lain, termasuk hybrid.

"Kami masih tunggu dulu," kata Donny.

Sebelumnya pada Bulan Januari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengimplementasikan Pergub Nomor 3 Tahun 2020. Dalam regulasi itu dicantumkan beban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Baru (BBN-KB) saat transaksi untuk seluruh pengguna kendaraan lisrik berbasis baterai.

Peraturan tersebut sayangnya tidak berlaku untuk jenis kendaraan dengan golongan elektrifikasi lain, seperti Hybrid dan PHEV. Suzuki sendiri pernah mengenalkan model kendaraan hybrid pada model Ertiga, yang pernah dirilis kepada masyarakat secara terbatas pada 2017.

 Mobil listrik

Alasan penggunaan teknologi hybrid tersebut, menurut Donny, terbilang masuk akal untuk menjangkau lapisan masyarakat lebih luas. "Ke depannya akan ada pertimbangan melalui komunikasi dengan pihak prinsipal, terutama saat petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah sudah keluar," ujarnya.

Pergub Nomor 3 Tahun 2020 itu mulai berlaku, sejak diterbitkan pada 15 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024 mendatang. Terbitnya kebijakan ini menjadikan DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memberikan insentif secara langsung kepada pengguna kendaraan listrik penuh. (MUF)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini