Viral Pria Marah-marah Dipersulit Bayar Pajak Motor Tapi Bisa Mudah Lewat Calo, Ini Faktanya

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 22 Desember 2021 09:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 22 53 2520796 viral-pria-marah-marah-dipersulit-bayar-pajak-motor-tapi-bisa-mudah-lewat-calo-ini-faktanya-nQQoqVkzcb.jpg Pria marah-marah dipersulit bayar pajak (Instagram)

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria marah-marah mengaku dipersulit saat membayar pajak motor.

Video ini diunggah oleh akun Instagram @romansasopirtruck dilansir pada Rabu (22/12/2021).

Dalam video tampak, seorang pria mendapatkan penolakan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena nama yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tetapi, pada akhirnya proses pembuatan STNK itu tetap bisa dilakukan saat si pria menggunakan jasa calo.

Terdapat dua video yang diunggah di akun tersebut. Video pertama menampilkan seorang pria berusaha membayar pajak kendaraan bekas yang ia miliki. Tetapi permintaannya ditolak sebab nama yang ada di STNK dan KTP berbeda.

Petugas lantas meminta agar sebelum bayar pajak kendaraan dilakukan, si pria itu melakukan proses balik nama terlebih dahulu. Tetapi sang pria menolak karena ia mengaku belum memiliki uang.

Baca Juga:

Cek 73 Lokasi Crowd Free Night di Jakarta Saat Malam Tahun Baru

Jalan Tol Layang Ambruk Miring Gara-gara Dilintasi Truk Muatan 198 Ton

"Saya ini bayar pajak, ada uang untuk bayar pajak. Tapi belum bisa balik nama," ujar pria itu.

Saling rekam erjadi antara si pria ini dan petugas pembayaran pajak kendaraan bermotor. Peristiwa berlanjut melalui video kedua, ketika pria itu berhasil untuk membayar pajak kendaraan yang dipersulit.

Namun, saat itu pria tersebut menggunakan jasa calo lewat Samsat yang sama menolaknya karena alasan belum balik nama.

"Kan dua hari lalu bilang saya ga bisa nyamsat karena belum balik nama. Ya ternyata sudah selesai. Baru dari sini prosesnya selesai. Tetapi lewat calo. Justru yang sendiri nyamsat ga lewat calo. Ibu bilang tidak bisa. Jadi lebih banyak yang lewat calo," kata sang pria kembali.

Video tersebut diduga pertama kali diunggah oleh akun Facebook Suara Bali pada 17 Desember 2021 dan telah dibagikan ulang sebanyak 11.000 kali dan dikomentari lebih dari 2.300 warganet.

Korlantas Buka Suara

Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Taslim Chairuddin menjelaskan, kasus seperti itu masih banyak terjadi di lapangan. Taslim menilai, percaloan dan kasus mal prosedur dalam pelayanan karena adanya simbiosis mutualisme di antara para pihak.

Para pihak tersebut adalah pemilik kendaraan bermotor, calo, dan petugas Samsat.

Berkaitan perisiwa dalam video tersebut, pihaknya berharap petugas pelayanan bisa bersikap bijak.

"Jika memang pemilik kendaraan bermotor (ranmor) terpaksa perlu ranmor dan bukan orang mampu, mestinya bisa bersikap bijak dengan memberikan kelonggaran untuk balik nama tahun mendatang," ujar Taslim.

"Tetapi, kebijakan itu tidak terbuka, melainkan dimiliki pejabat tertentu atau pimpinan agar ruang kebijakan itu tidak disalahgunakan," sambungnya.

Meski demikian, di sisi lain ia menyebut pemilik motor seharusnya memahami konsekuensi ketika berani membeli kendaraan bermotor, termasuk mengurus surat-surat dan pajaknya.

Identitas Pemilik Kendaraan Harus Sama

Melansir laman resmi Bapenda Jabar, identitas pemilik kendaraan harus sama dengan pemilik barunya saat ini apabila kendaraan tersebut telah dijual.

Pentingnya data pemilik kendaraan yang terdaftar di kantor samsat sama dengan data pemilik saat ini adalah bertujuan untuk :

1. Tertib administrasi dalam rangka

a. terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum;

b. terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian;

2. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor dalam rangka

a. pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor;

b. pengawasan Ranmor yang dioperasikan;

3. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk

a. penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor;

b. penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;

4. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penyediaan data untuk mendukung

a. perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan;

c. operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan;

5. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung

a. pembangunan di bidang jalan;

b. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

c. pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan;

d. pembangunan di bidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini