Share

Transisi Menuju EV Perlu Diimbangi Kesiapan Manufaktur, Ini Kata Kemenperin

Dimas Choirul, MNC Media · Senin 15 Agustus 2022 14:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 15 52 2648114 transisi-menuju-ev-perlu-diimbangi-kesiapan-manufaktur-ini-kata-kemenperin-OXma7tGT2x.jpeg Pameran GIIAS 2022 (dok MPI/Dimas)

 

DIRJEN Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindurian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan dunia yang tengah bersiap untuk bertransisi atau melakukan phase out kendaraan pembakaran internal (ICE) menuju kendaraan listrik (EV) perlu diimbangi dengan kesiapan industri manufaktur di tiap negara, termasuk Indonesia.

"Selain behaviour masyarakat yang harus disiapkan, industri manufacturing harus disiapkan untuk transisi. Kita harus siap dari hulu ke hilir. Kita harus balance dalam melihat kebutuhan nasionalnya sendiri," ujar Taufik di sebuah seminar di GIIAS 2022 di ICE BSD Tangerang, Senin (15/8/2022).

infografis

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa sedang mempersiapkan rencana phase out kendaraan ICE di tahun 2035 hingga 2040. Selain itu, negara-negara lain juga tengah menyiapkan peta jalan dan regulasi yang cocok untuk mewujudkan visi yang kurang lebih sama.

"Artinya apa? Artinya Indonesia yang selama ini mengekspor mobil ICE ke banyak negara, kalau kita masih membuat mobil ICE, pasar semakin sulit, dan ini menjadi concern mengapa kita mempersiapkan roadmap secara kuat. Hal ini harus diantisipasi Indonesia agar pasar ekspor bidang otomotif tetap terjaga," jelas Taufiek.

Taufiek mengungkapkan, para produsen industri otomotif indonesia harus paham betul dalam mempersiapkan produksi kendaraan eletrifikasi. Sedangkan dari sisi konsumen di Indonesia, para pelaku Industri otomotif harus dapat mengedukasi konsumennya terkait pentingnya transisi energi tersebut.

"Jadi, kita punya waktu sampai 2030 untuk memiliki manufaktur yang produksi kendaraan elektrifikasi, apa pun bentuknya, mau hibrida, full baterai, dan sebagainya. Kita harus siap. Kalau tidak siap, maka akan mendistorsi manufaktur itu sendiri," kata dia.

Di lain sisi, Taufiek menilai, seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat memiliki tanggung jawab karbonnya masing-masing. Untuk kalangan masyarakat, penting juga untuk diberikan edukasi soal manfaat hingga penghematan yang bisa didapatkan saat bertransisi ke kendaraan listrik.

Sementara di sisi pemerintah, Taufik mengatakan telah terdapat berbagai regulasi yang siap untuk mendukung upaya perpindahan ke elektrifikasi. Mulai dari Perpres No. 55 Tahun 2019, PP No. 74 Tahun 2019, UU No. 1 Tahun 2022, Permenperin No. 36 Tahun 2021, Permenperin No. 6 Tahun 2022, Permenperin No. 28 Tahun 2020, hingga Permenperin No. 7 Tahun 2022.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur banyak hal mulai dari kebijakan secara umum, insentif, hingga pengembangan industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) termasuk di dalamnya soal teknologi dan komponen lokal (TKDN) kendaraan.

Sebagai informasi, Pemerintah telah berkomitmen dalam upaya penurunan emisi CO2 di sektor transportasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah menyampaikan di COP21 di Paris dan COP26 di Glasgow tentang target Indonesia dalam pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen hingga 2030. Target ini akan semakin besar seiring perjalanan waktu untuk mencapai Net Zero Emission di 2060.

Kontribusi yang bisa dilakukan di sektor alat angkut dan transportasi pun tentu tak lepas dari kendaraan yang lebih bersahabat dengan lingkungan seperti kendaraan dengan basis electric vehicle maupun kendaraan pembakaran internal namun yang sudah memenuhi kaidah emisi gas buang yang telah ditetapkan pemerintah.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini