JAKARTA – Hingga saat ini ada sebagian masyarakat sedang menahan pembelian kendaraan listrik. Hal itu dilakukan dalam rangka menunggu kepastian insentif yang dijanjikan pemerintah.
Di tengah tarik ulur subsidi tersebut, masyarakat Papua justru “tak butuh” subsidi pembelian kendaraan listrik dari pemerintah.
Pengamat transportasi dan akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengungkapkan, masyarakat Papua sudah terbiasa menggunakan motor listrik.
Selain itu, disparitas harga BBM di Indonesia yang cukup tinggi semakin meneguhkan masyarakat Papua menjadikan motor listrik sebagai alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.
Namun, di Papua peredaran motor listrik sudah dimulai sejak 2007 silam akibat kelangkaan dan sulitnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Djoko menjelaskankan, keterbatasan menjadi salah satu kendala menggunakan motor berbahan bakar fosil. Untuk mencapai Kota Agats atau Ibu Kota Kabupaten Asmat, lanjut Djoko, masyarakat harus menggunakan speedboat.
Follow Berita Okezone di Google News
Jarak yang ditempuh, yakni 20 menit usai pesawat mendarat di Bandara Ewer. Faktor geografis ini membuat masyarakat Agats tidak asing dengan motor listrik. Sedangkan motor bensin, kata Djoko, hanya digunakan oleh pihak kepolisian.
“Pada tahun 2018, setidaknya ada sebanyak 1.280 motor listrik yang digunakan oleh penduduk Agats. Jarang atau bahkan hampir tidak ada penduduk yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar bensin,” ungkap Djoko dalam keterangan resmi.
Uniknya, motor listrik di Papua masuk dalam kategori sepeda. Sementara pelat nomor, kata Djoko, hanya formalitas pengganti stiker retribusi.
Maka tidak heran jika motor listrik di wilayah tersebut tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan warganya pun jarang yang memiliki surat izin mengemudi.
Djoko menuturkan, berdasarkan data Dishub Kabupaten Asmat, tercatat sekitar 3.154 kendaraan listrik beredar di Papua pada 2018. Selain itu, dalam satu Kota Agats terdapat 22 pangkalan ojek listrik berpelat kuning.
Namun, ironisnya jumlah SPKLU di Kota Agats masih terbatas. Kota ini, lanjut Djoko, juga punya SPBU dengan tarif yang mahal.
Fakta ini tentu mengejutkan, karena di beberapa daerah, khususnya di Pulau Jawa, timbul kekhawatiran menggunakan kendaraan listrik akibat keterbatasan infrastruktur.
Fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih tergolong rendah jika dibanding stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Agar merasa aman di jalan, masyarakat masih lebih memilih membeli kendaraan dengan sistem pembakaran internal (ICE) dibanding kendaraan listrik. Selama ini, kendaraan listrik di beberapa daerah belum menjadi prioritas. Â
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
